Badan Pengawas

Wewenang :

  1. Mengusulkan,mengangkat,memberhentikan anggota Direksi.
  2. Memerintahkan/meminta kepada Direksi perusa-haan untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas baik tertulis maupun lisan.
  3. Meminta pertanggungjawaban Direksi atas segala pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan Badan Pengawas.

Tugas:

  1. Ketua Badan Pengawas menetapkan Rencana Kerja dan pembagian tugas antara para anggota menurut bidang masing-masing untuk masa 12 bulan berjalan sesuai dengan tahun buku perusahaan.
  2. Menyelenggarakan rapat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk membicarakan dan mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Bilamana diperlukan sewaktu-waktu dapat diadakan rapat untuk memberikan keputusan mengenai persoalan mendesak.
  3. Merumuskan kebijakan umum untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal/penggunaan dana di luar modal kerja, antara lain untuk membuka lokasi sumber-sumber air baku, peningkatan kapasitas produksi, perluasan maupun rehabilitasi jaringan transmisi dan distribusi air minum, sesuai dengan kebijakan umum pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
  4. Mengadakan penilaian atas prestasi kerja anggota Direksi perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Mengusulkan penggantian dan pengangkatan anggota Direksi baru kepada Kepala Daerah.
  5. Mengesahkan susunan organisasi dan tata kerja, sistem dan prosedur akuntansi yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan yang diajukan Direksi.
  6. Berdasarkan kebijakan umum yang telah dirumuskan dan keputusan yang diambil oleh Rapat Badan Pengawas, Badan Pengawas mengawasi agar ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan. Dalam hal ini Badan Pengawas menyelenggarakan pembinaan/petunjuk kepada perusahaan secara efektif.
  7. Mengesahkan/menolak Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun berikutnya yang diajukan Direksi 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku dan bila tidak dikemukakan keberatan atau penolakan isi yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan tersebut sampai tahun bukunya mulai berjalan, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
  8. Meneliti dan memberikan petunjuk lebih lanjut atas laporan perhitungan hasil usaha yang wajib dikirimkan oleh Direksi setiap 3 (tiga) bulan.
  9. Menyetujui/menolak Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang diajukan oleh Direksi dalam jangka waktu satu bulan terhitung saat pengajuannya.
  10. Mengesahkan/menolak laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba rugi dalam jangka waktu tidak lebih satu bulan setelah laporan tersebut diterima dari Direksi dan bila tidak diajukan keberatan tertulis selama jangka waktu tersebut, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan. Pelaksanaan pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan audit dari perusahaan.
  11. Mengesahkan kebijakan untuk menetapkan sistem dan prosedur yang menyangkut aspek kepegawaian perusahaan berikut penetapan sistem dan prosedur penghasilannya.
  12. Menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat koordinasi dan keserasian antara kegiatan perusahaan dengan program Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dibidang perluasan wilayah, termasuk daerah perumahan, sarana perlistrikan, kelestarian hutan, pelebaran jalan, saluran air kotor dan kebersihan kota.
  13. Mempelajari semua peraturan, rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang menghambat pengembangan usaha perusahaan. Menyarankan kepada Pemerintah peraturan atau kebijakan baru yang dapat melancarkan, koordinasi antara semua aparat Pemerintah dengan kegiatan usaha perusahaan. Sebaliknya merubah kebijakan umum untuk perusahaan agar tidak terdapat pertentangan dalam usaha mengembangkan wilayah secara integral sesuai dengan rencana dan tujuan Pemerintah.
  14. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam pengembangan perusahaan.